Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin, Perbedaan dan Hukuman !

meme no KPK

Edukasi soal antikorupsi telah gencar dilakukan KPK sebagai bagian dari trisula pemberantasan korupsi. Namun masih banyak istilah yang belum dipahami oleh masyarakat terkait korupsi. Di antara istilah-istilah yang sering tertukar adalah suap, gratifikasi, pemerasan, dan uang pelicin.

Sebelum berbicara soal perbedaannya, kita bahas persamaan keempat istilah tersebut. Walau berbeda, namun keempat istilah ini sama-sama bentuk korupsi yang diatur hukumannya dalam undang-undang. Apapun bentuknya, korupsi adalah sebuah kejahatan yang bisa merugikan negara dan masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk. Dari 30 bentuk tersebut, korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu yang berkaitan dengan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dari ketujuh jenis itu, kita tahu bahwa suap, pemerasan, dan gratifikasi berada di kategori berbeda dengan pengertian yang berbeda pula. Uang pelicin masuk dalam kategori suap menyuap.
Sekarang mari kita bahas soal perbedaannya. Perbedaan istilah-istilah tersebut bisa dilihat dari waktu, tujuan, pelaku, dan intensinya. Perbedaan dari sisi pelaku bisa dilihat pada istilah suap dan pemerasan.

suap

Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Sebaliknya, pemerasan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Uang pelicin bisa menjadi gabungan dari suap dan pemerasan.

Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak. Berbeda dengan gratifikasi, yang tidak ada kesepakatan di antara keduanya.

Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah hati petugas layanan, agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Istilahnya "tanam budi", yang suatu saat bisa ditagih.

Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor yaitu Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Penyuapan dan pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji, tetapi gratifikasi juga dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan.

Hukuman Pidana

UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat hukuman pidana untuk keempat tindakan korupsi tersebut. Suap, Uang Pelicin, dan Pemerasan terkait jabatan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dengan pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp250.000.000.

Sementara gratifikasi memiliki hukuman lebih berat. Dalam Pasal 12, hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Namun dalam kasus gratifikasi, penerima tidak akan terkena hukuman jika dia melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK.

Untuk lebih memahami tentang korupsi dan jenis-jenisnya, silakan unduh Buku Saku : Memahami untuk Membasmi.

Sumber ACLC KPK

MUSRENBANG RKPD Tahun 2025 Kecamatan Klambu

Musren1

Pemerintah Kecamatan Klambu pada Senin (05/02/24) telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2025. Musrenbang tingkat kecamatan merupakan suatu langkah-langkah dalam penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Bapeda menetapkan Tema Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan untuk tahun ini yaitu, "Pemantapan Daya Saing SDM dan Penguatan Reformasi Birokrasi serta Pemajuan Nilai-Nilai Budaya"

Disamping acara utama Musrenbangcam, digelar juga pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga masyarakat Klambu, Bazar UMKM yang mana memamerkan produk unggulan masing-masing Desa di wilayah Kecamatan Klambu. Dalam menunjang tema Musrenbangcam, ditampilkan juga beberapa Tarian kreasi budaya Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Klambu ini dihadiri oleh 5 Anggota DPRD Kab. Grobogan Dapil V, Tim Monitoring dari Bapeda, Forkompimcam, Kepala Desa se Kecamatan Klambu,dan beberapa perwakilan dari TP PKK, Forum anak, dengan total peserta keselurahan kurang lebih 100 orang dari semua unsur.

musren2

Bapak H. Sugeng Prasetyo, S.E sebagai tamu undangan yang mewakili Anggota DPRD Kab. Grobogan Dapil V menerangkan bahwa Musrenbangcam ini merupakan salah satu tugas mereka sebagai wakil rakyat dalam menampung usulan-usulan dari masyarakat yang nantinya menjadi bahan dan pokok pikiran dalam menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, serta memastikan usulan program prioritas kecamatan.

Sementara itu, Camat Klambu Rustamaji, S.STP, M.Si mengungkapkan bahwa Musrenbang tingkat Kecamatan ini merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas/bottom-up planning, dimana sebelumnya telah  dilaksanakan Musrenbang pada tingkat desa.        

Dalam kegiatan ini juga disampaikan beberapa Prestasi Pemerintah Kecamatan Klambu yaitu sebagai Juara III dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kecamatan, serta Inovasi guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, diantaranya Pekan Pembayaran Serentak Pajak Bumi Bangunan (PEPES-PBB) dan Si Rencang (Sistem Perencanaan Pembangunan).

Mengakhiri sambutannya Camat Klambu berharap bahwa Musrenbang yang dilaksanakan ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang dilaksanakan secara seremonia sajal, tetapi harus menghasilkan perencanaan yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai bidang. Gagal Merencanakan, sama halnya merencanakan kegagalan” imbuhya.

 

musren 3

Kecamatan Klambu sabet Juara 3 Keterbukaan Informasi Publik tingkat Kecamatan

kip

Dalam rangka pelaksanaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika mengadakan penilaian  Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada Organisasi Pemerintah Daerah Se- Kabupaten Grobogan.

Dalam penilaian tersebut Kecamatan Klambu berhasil menempati peringkat 3, setelah Gubug dan Penawangan untuk kategori Kecamatan. Adapun hasil lengkap dari Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebagai berikut peringkat pertama Bapeda, peringkat kedua didapat DPMPTSP dan BPPKAD pada posisi ketiga.

Bupati Grobogan Ibu Hj. Sri Sumarni, SH, MM menyerahkan secara langsung penghargaan tersebut saat Konser Gempur Rokok Ilegal yang berlangsung di Alun-alun Kabupaten Grobogan (Sabtu, 28 Oktober 2023) yang lalu.

Dengan adanya penghargaan ini, kami akan secara konsisten dalam memberikan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat dengan sebaik-baiknya,  dan semoga menjadi motivasi untuk prestasi-prestasi lainnya.

 

WhatsApp Image 2023 11 22 at 1421201

Upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI Tingkat Kecamatan Klambu

HUT2023 1

Inspektur Upacara HUT Ke 78 Kemerdekaan RI Camat Klambu Rustamaji, S.STP., M.Si.

Panitia HUT Kemerdekaan RI Kecamatan Klambu menggelar Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang Ke-78 di Lapangan Desa Klambu Kecamatan Klambu, Kamis (17/08/2023).

Bertindak selaku Inspektur pada upacara pengibaran bendera ini adalah Camat Klambu Rustamaji, S.STP., M.Si. Upacara ini diikuti oleh seluruh ASN se-Kecamatan Klambu, Unsur Linmas Desa, Banser, Guru PAUD/TK, Siswa SD, SMP/MTs dan MA serta undangan lainnya. Tampak hadir juga Kapolsek Klambu, Danramil-05 Kecamatan Klambu, dan Kepala Desa Se-Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Read more ...