Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako dan PKH Triwulan I Tahun 2026 Berjalan Tertib di Kecamatan Klambu

Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako dan PKH Triwulan I Tahun 2026 Berjalan Tertib di Kecamatan Klambu

Klambu, 27 Maret 2026 – Pemerintah Kecamatan Klambu melaksanakan pemantauan kegiatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk alokasi bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Klambu pada Jumat (27/3) mulai pukul 12.45 WIB ini bertujuan memastikan proses penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan.

Penyaluran bantuan diikuti oleh KPM dari sembilan desa di wilayah Kecamatan Klambu, yaitu Desa Jenengan, Wandankemiri, Klambu, Penganten, Taruman, Kandangrejo, Selojari, Terkesi, dan Menawan. Dari total 110 KPM yang terdaftar, sebanyak 71 KPM hadir dan menerima bantuan, sedangkan 39 KPM belum hadir pada saat pelaksanaan. Setiap KPM menerima bantuan dengan nominal yang bervariasi, berkisar antara Rp600.000 hingga Rp2.100.000, sesuai dengan komponen bantuan yang diterima masing-masing penerima manfaat. Kegiatan pemantauan dihadiri oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Klambu, Bapak Abdul Rois, S.H. beserta anggota, Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Klambu, Bapak Tri Agus Suprihadi, S.Sos., Pendamping PKH Kecamatan Klambu, TKSK Kecamatan Klambu, petugas POS Purwodadi, serta para warga penerima manfaat. Kehadiran unsur pemerintah dan pendamping sosial merupakan bentuk komitmen dalam memastikan penyaluran bantuan sosial berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selama pelaksanaan kegiatan, proses penyaluran bantuan berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif. Pemerintah Kecamatan Klambu berharap bantuan sosial yang disalurkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pendamping sosial, dan seluruh pihak terkait diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran bantuan sosial pada periode-periode berikutnya.